Karawang | Lensa Negeri.co.id
Komite Tetap (Komtap) Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang menyambut positif perkembangan hukum terkait dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara gugatan terhadap kepemimpinan Ketua Umum KADIN Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi.
Hal ini di sampaikan Ridwan Alamsyah SE,. SH,.MH selaku Komtap Bidang Hukum KADIN Kabupaten Karawang, Minggu 08 November 2026.
Dua putusan tersebut, yakni Perkara Nomor 1356/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Perkara Nomor 50/Pdt.G/2026/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).
Hasil ini merupakan perkembangan hukum yang patut dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum di Indonesia.
Ridwan Alamsyah, menyampaikan apresiasi atas proses peradilan yang telah berlangsung serta berharap putusan tersebut menjadi momentum untuk mengakhiri polemik berkepanjangan mengenai dinamika kepengurusan KADIN Jawa Barat.
“Putusan pengadilan harus kita hormati. Dalam negara hukum, setiap perbedaan pendapat, perselisihan, maupun dinamika organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme dan koridor hukum yang berlaku, bukan melalui polemik yang justru berpotensi menghambat jalannya organisasi,” tegas Ridwan.
Menurutnya, KADIN sebagai organisasi yang menjadi wadah dunia usaha memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat kemitraan antara dunia usaha dengan pemerintah.
Karena itu, energi organisasi semestinya tidak terus-menerus tersita oleh konflik internal. Kepastian hukum dan legitimasi kelembagaan harus menjadi fondasi untuk membangun konsolidasi, memperkuat persatuan, dan mengembalikan fokus organisasi pada kepentingan dunia usaha.
Ridwan juga menegaskan bahwa putusan Niet Ontvankelijke Verklaard merupakan putusan yang berkaitan dengan aspek formal atau prosedural gugatan.
Oleh sebab itu, putusan tersebut harus ditempatkan secara proporsional sesuai pertimbangan hukum majelis hakim, tanpa menarik kesimpulan yang melampaui amar dan substansi putusan.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana seluruh elemen KADIN dapat menunjukkan kedewasaan berorganisasi. Jangan sampai perbedaan kepentingan dan ego sektoral justru mengorbankan marwah organisasi yang seharusnya menjadi rumah besar bagi para pelaku usaha,” ujarnya.
Lebih lanjut, Komtap Bidang Hukum KADIN Karawang berharap kepemimpinan KADIN Jawa Barat di bawah Almer Faiq Rusydi dapat semakin memperkuat konsolidasi organisasi, membangun komunikasi yang konstruktif dengan KADIN kabupaten/kota, serta menghadirkan program-program nyata yang memberikan manfaat bagi para pengusaha dan pelaku UMKM.
“KADIN membutuhkan persatuan, bukan perpecahan. Membutuhkan kerja nyata, bukan konflik yang tidak berkesudahan.” Tambah Alamsyah
Kepastian hukum harus menjadi titik awal untuk melangkah lebih jauh, bukan justru menjadi alasan untuk terus mempertahankan polemik.”
Sebagai bagian dari keluarga besar KADIN Karawang yang dipimpin oleh H. Rafiudin Firdaus, S.I.kom, Komtap Bidang Hukum KADIN Kabupaten Karawang menyatakan dukungan terhadap upaya penguatan organisasi yang berlandaskan AD/ART, ketentuan perundang-undangan, supremasi hukum, dan prinsip tata kelola organisasi yang baik. (Rils/ WP)
