Menu ✖

Mode Gelap
 

Tangerang Selatan

Forum Mahasiswa Ciputat Beri Catatan Dua Tahun Pemerintah Prabowo

badge-check


					Forum Mahasiswa Ciputat Beri Catatan Dua Tahun Pemerintah Prabowo Perbesar

Tangerang Selatan | Lensa Negeri.co.id

Dalam rangka evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo, Center for Research and Islamic Studies (CRIS) menggelar kajian bertajuk “Reformulasi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pasca-Romantisme ’98” di Kafe Afkar, Ciputat, Tangerang Selatan saptu 14 November 20206

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi atas dinamika dua tahun pemerintahan Prabowo dan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2026.

Forum mahasiswa ini menghadirkan aktivis muda sekaligus mantan Presiden Mahasiswa UHAMKA 2022-2023, Mohammad Bifa Agusryyanto, sebagai narasumber utama serta dimoderatori oleh Inayah Safitri Hanifah, pemenang delegasi terbaik Womenspirasi Summit 2.0.

Dalam sambutan pembukanya, M. Najih Arromadloni sebagai Pembina CRIS menyoroti lemahnya fungsi kontrol terhadap pemerintah dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia saat ini.

“Kita melihat ada banyak persolan di negara kita hari ini. Dan kita melihat bahwa pengelolaan negara ini sekarang carut-marut. Tidak ada asas profesionalisme, tidak ada asas meritokrasi, penyalahgunaan kekuasaan dimana mana, militerisasi di segala ruang, penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran, dan seterusnya’’ ujar M. Najih Arromadloni

Akademisi yang biasa disapa Gus Najih menilai lembaga legislatif, penegak hukum, hingga unsur masyarakat sipil seperti organisasi kemasyarakatan (ormas) dan media massa banyak mengalami kooptasi serta intervensi kekuasaan sehingga tidak mampu bersuara dan daya kritisnya memudar.

Dan saat ini hanya tersisa dua entitas yang masih punya nalar kritis, yaitu warganet (netizen) dan gerakan mahasiswa sebagai harapan terakhir untuk mengawal pemerintah agar berjalan sebagaimana mestinya.

Memasuki sesi inti, Mohammad Agusryyanto atau Bung Bifa menekankan bahwa gerakan mahasiswa hari ini tidak bisa lagi sekadar mengulang pola demonstrasi Reformasi 1998. Kekuasaan saat ini dinilai telah memahami cara meredam gerakan jalanan—bukan lagi melalui kekerasan fisik semata, melainkan dengan merangkul aktivis lewat konsesi jabatan, materi, dan zona nyaman.

Bifa mengidentifikasi bahwa akar persoalan macetnya demokrasi Indonesia terletak pada kegagalan Reformasi 1998 dalam membatasi kekuasaan internal partai politik. Reformasi hanya membatasi masa jabatan presiden, tetapi membiarkan posisi ketua umum partai politik dan anggota legislatif tanpa batas periode yang jelas, sehingga partai menjadi pusat konsolidasi oligarki dan sumber biaya politik tinggi.

“Langkah pertama untuk memperbaiki republik adalah memperbaiki sistem kepartaian. Puncak permasalahan di sistem perpartaian kita adalah tidak diaturnya pembatasan masa periodisasi ketua umum partai politik. Jika sistem politiknya belum dirubah, sampai kapan pun kita akan dipaksa untuk menjilat, tapi kalau sistem politiknya sudah dirubah ada harapan di situ,” tegas Bifa.

Selain mendorong demokratisasi internal partai, Bifa menawarkan solusi strategis berupa pengalihan common enemy (musuh bersama). Mahasiswa dan masyarakat sipil diminta menghentikan konflik horizontal maupun saling curiga di media sosial, lalu memusatkan kritik pada struktur kekuasaan. Ia juga menekankan pentingnya aktivis memahami operasi informasi dan psikologi massa agar gerakan rakyat tidak mudah dialihkan isunya oleh narasi tandingan.

Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dan pertanyaan dari peserta yang hadir, mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga pelaku usaha kecil. Peserta menyoroti lingkaran setan mahalnya biaya elektoral yang memicu korupsi, kerentanan massa aksi terhadap pembelokan narasi di media sosial, hingga dilema masyarakat kelas bawah yang dihimpit persoalan ekonomi sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, Bifa mendorong agar ruang-ruang dialektika intelektual tidak bersifat eksklusif di dalam kampus. Mahasiswa dan kaum terdidik dituntut turun langsung ke ruang keseharian rakyat—seperti warung kopi dan pedagang kaki lima—untuk membangun kesadaran kolektif dengan bahasa yang sederhana, sembari menjaga konsistensi aktivisme meski telah lulus dari bangku kuliah

“Kita harus mulai menyederhanakan pikiran yang rumit itu menjadi sederhana, sehingga orang-orang yang mungkin tidak S1, S2, atau S3 paham apa yang harus dilakukan. Mulailah dari hal kecil, dan kalau seluruh mantan aktivisme keluar dari gerakan mahasiswa lalu di kehidupan nyata masih mengawal gerakan, di situ baru ada cahaya,” ungkap Bifa menutup sesi pemaparannya.

Melalui pandangan tersebut Bifa menegaskan bahwa masa depan gerakan mahasiswa tidak boleh hanya terpaku pada romatisme sejarah Reformasi 1998, melainkan dari keberanian mahasiswa untuk melebur, memahami persoalan nyata masyarakat dan menjadi motor penggerak perubahan yang berakar langsung pada kebutuhan rakyat. ( Rls/ WP )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Rudy Susmanto Minta OPD Beri Kepastian Perizinan, Pelayanan Investasi Jadi Sorotan

4 November 2026 - 05:00 WIB

Kemarau Panjang Landa Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto Bersama Ribuan Warga Gelar Salat Istisqa

18 September 2026 - 07:38 WIB

Pemkot Bogor Pacu Pembangunan PSEL Bogor Raya 1, Ground Breaking 17 September

2 September 2026 - 03:39 WIB

Bupati Rudy Susmanto, Wabup Ade Ruhandi, dan Ketua DPRD Sastra Winata Kompak Kawal Arah Pembangunan Nasional

21 Agustus 2026 - 07:30 WIB

Sherly Tjoanda Jadi Gubernur yang Paling Banyak Diperbincangkan, Gaya Kepemimpinannya Banjir Dukungan Anak Muda

6 Juli 2026 - 03:53 WIB

Trending di Pemerintahan