Kota Bogor | Lensa Negeri.co.id
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor yang dipimpin langsung oleh ketuanya Abdullah Nuruz Zaeni. Pada kesempatan tersebut Abdullah menegaskan tidak ada aksi demonstrasi atau aksi taktis yang dilakukan anggota PMII Kota Bogor.
“Bila ada anggota yang memiliki kajian maka hasil kajian itu ditampung oleh organisasi untuk kemudian disampaikan baik ke pihak eksekutif maupun legislative,” ujar Abdullah di ruang rapat Ketua DPRD Kota Bogor, Rabu (17/9/2025) sore.
“PMII berperan sebagai mitra strategis dan mitra kritis eksekutif dan legislatif menuju Kota Bogor yang lebih baik sesuai harapan semua masyarakat,” tambah Abdullah.
Peran DPRD, kata Abdullah sangat fundamental dalam pembangunan Kota Bogor. “Kami percaya DPRD Kota Bogor bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik,” tandas Abdullah.
Dalam kesempatan tersebut ia mengingatkan masih banyak Peraturan Walikota yang belum selesai. “Banyak Perda (Peraturan Daerah) yang belum ada Peraturan Walikotanya,” ungkap Abdullah.
Terkait kondisi Kota Bogor, Abdullah menilai Kota Bogor gaduh sejak pasca Pilkada. Terutama pada dua bulan terakhir marak aksi sporadis dan tidak terstruktur. “Memang ada permasalahan di Kota Bogor,” ucapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Adityawarman menghormati beragam kreasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. “Kami menghargai beragam aksi mahasiswa yang ada belakang ini,” ucapnya.
Ia juga berterimakasih kepada PMII Kota Bogor yang memilih jalur audiensi dalam menyampaikan aspirasinya. “PMII telah menjadi salah satu motor perubahan Kota Bogor. Semoga menginspirasi mahasiswa lain,” ujar Adityawarman.
“Membangun kota Bogor tidak bisa oleh walikota sendiri, oleh DPRD sendiri. Perlu partisipasi banyak pihak termasuk dari PMII dan mahasiswa lainnya. Kalau ada perbedaan pandangan, mari duduk bersama untuk mencari titik temu,” papar Adityawarman.
“Mahasiswa harus tetap kritis sehingga bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan,” tambahnya.
Perihal Peraturan Walikota (Perwali), ungkap Adityawarman, saat ini sedang dibahas Perwali yang mengatur bantuan biaya sekolah untuk siswa tidak mampu yang tidak diterima di SMP Negeri. “Direncanakan sebanyak 2000 siswa akan mendapatkan bantuan tersebut,” tutur legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini. (Seli Agustina)
