Jakarta | Lensa Negeri.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026).
Agenda pengambilan keputusan tingkat II tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tingkat paripurna dalam rapat kerja pada Rabu (18/11/2026).
Kesepakatan tersebut dicapai setelah seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat meminta persetujuan seluruh peserta untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dalam rancangan aturan tersebut terdapat sejumlah poin penting, di antaranya mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta optimalisasi pengembalian aset kepada korban kejahatan.
RUU ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan. Ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan negara maupun masyarakat.
Selain itu, rancangan regulasi tersebut memuat pengaturan mengenai pengelolaan aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah dalam rapat tersebut menyampaikan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Pemerintah menilai regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberantasan korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya.
Rencana pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian masyarakat karena pembahasannya telah berlangsung cukup panjang. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Dengan selesainya pembahasan tingkat pertama, keputusan akhir terhadap RUU Perampasan Aset selanjutnya berada dalam agenda rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026). (Seli)









