Jakarta | Lensa Negeri.co.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan baru terkait mekanisme pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Melalui aturan tersebut, anggota Polri yang menjalani sidang etik kini diperbolehkan mengikuti persidangan secara daring atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan ini disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan penjelasan mengenai aturan baru tersebut kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, perubahan ketentuan terdapat pada Pasal 59 ayat (2), yang sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar hadir secara langsung dalam sidang KKEP.
Dalam aturan terbaru, kehadiran terduga pelanggar dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, sepanjang mendapatkan persetujuan dari Ketua KKEP.
Dengan demikian, anggota yang tidak dapat hadir secara fisik di ruang persidangan tetap memiliki kesempatan mengikuti proses sidang melalui fasilitas komunikasi daring, seperti aplikasi Zoom.
Selain mengatur mekanisme kehadiran, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan majelis sidang KKEP.
Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 42 ayat (3), yang memungkinkan personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar menjadi anggota majelis sidang.
Menurut Isir, penyesuaian tersebut memberikan ruang bagi personel dengan pangkat satu hingga dua tingkat lebih rendah untuk menjadi bagian dari majelis KKEP.
Penerbitan aturan baru ini juga berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan sidang etik terhadap seorang perwira tinggi Polri berinisial LSP yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Dalam perkembangan perkara tersebut, dua personel berinisial AS dan EHS telah menjalani sidang KKEP dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, sidang etik terhadap LSP dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Polri menyatakan masih mempersiapkan mekanisme dan susunan majelis yang akan menangani persidangan tersebut.
Melalui perubahan regulasi ini, Polri berharap mekanisme penegakan kode etik profesi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran etik. (Sel)









